Bimtek Peran dan Fungsi Sekwan dalam Menata Anggaran DPRD

Perspektif Konsolidasi Anggaran Daerah Dengan Sektor serta Peran dan Fungsi Sekwan dalam Menata Anggaran DPRD

Pendahuluan

Dalam perspektif praktis anggaran publik adalah instrument utama kebijakan fiscal pemerintah dan dipandang sebagai keseimbangan antara pendapatan (revenue) pemerintah disatu sisi dan disisi lainnya pengeluaran atau belanja (expenditure) pemerintah. Anggaran publik juga merupakan cerminan dari peran pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi. Dalam anggaran publik tidak hanya terdiri atas data, angka atau jumlah pendapatan atau pengeluaran tetapi anggaran juga merefleksikan penilaian kriteria, tolok ukur tentang bagaimana cara mendapatkan dan menentukan pengeluaran yang melibatkan komponen anggaran yang ditargetkan.

Anggaran publik memiliki sifat pasif (siklikal) dan aktif (struktural) tergantung pada kebijakan dan keadaan siklus ekonomi, dimana bila anggaran ditentukan melalui kebijakan aktif dan diskresioner. Misalnya kebijakan tersebut bisa berupa penetapan tarif pajak, retribusi (tingkat lokal) dan belanja pemerintah untuk menghitung seberapa besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta melihat kemungkinan surplus atau defisit bila perekonomian berada pada level produksi potensial.

Anggaran publik dalam perspektif teoritis, merupakan kebijakan yang berisi asumsiasumsi ekonomi yang lahir dari proses politik antara legislatif dan eksekutif kemudian dilaksanakan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian dan distribusi sumberdaya yang merata. Ada dua instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal yakni penerimaan/pendapatan (revenue) dan belanja/pengeluaran (expenditure), ini menandakan bahwa dalam kebijakan fiskal ada keterkaitan erat dengan target keuangan (penerimaan maupun pengeluaran) yang hendak dicapai.

Hubungan antara pendapatan/penerimaan (revenue) pemerintah dan pengeluaran/belanja pemerintah (government spending) telah menjadi topik penting dalam ekonomi publik, sebab terkait dengan kebijakan penganggaran publik dimana dalam penganggaran, pemerintah memainkan perannya (alokasi, distribusi, stabilisasi dan sustainabilitas) bagi warganya. Kebijakan fiskal yang “sehat” sangat penting untuk menjamin stabilitas harga dan keberlanjutan (sustainability) program guna tetap mempertahankan pertumbuhan pembangunan.

Memahami hubungan antara pendapatan (revenue) pemerintah dan belanja pemerintah (government spending) sangat penting dari sudut pandang kebijakan, terutama bagi negara indonesia yang telah melaksanakan otonomi daerah dengan konsekuensi terjadinya kesenjangan fiskal baik vertikal fiscal imbalance maupun horizontal fiscal imbalance dan ada kecendrungan mengalami defisit Anggaran yang terus menerus.

Materi bahasan :

1. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran.
2. Penganggaran Sektor Publik.
3. Regulasi dan Standar di Sektor Publik.
4. Akuntansi  Sektor Publik.
5. Fungsi dan Peran Sekwan Dalam Menata Anggaran DPRD.

Narasumber

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. DPR RI

Biaya Pelatihan

Biaya pelaksanaan pelatihan Rp. 4.000.000,-/peserta

Fasilitas Pelatihan :

1. Bahan Ajar Narasumber
2. Seminar Kits
3. Sertifikat
4. Coffee Break
5. Tas
6. Penginapan 4 hari 3 malam (Breakfast, Lunch & Dinner)

Jadwal Kegiatan